Guru, Etika Profesi , dan Pendekatan Pembinaan

Oleh: Edi Syahputra H., S.Pd.

Guru SMA di Aceh / Pemerhati Pendidikan

Rencana pelibatan TNI dan Polri dalam pembinaan kedisiplinan guru, khususnya terkait kerapian berpakaian, belakangan menjadi perhatian publik. Isu ini perlu dilihat secara jernih dan proporsional agar tidak menimbulkan penafsiran yang berlebihan, mengingat pendidikan memiliki karakter pembinaan yang berbeda dengan sektor lain dalam pemerintahan.

Kerapian berpakaian merupakan bagian dari etika profesi guru. Sebagai pendidik, guru diharapkan mampu menampilkan sikap profesional, termasuk dalam hal penampilan di lingkungan sekolah. Penampilan yang rapi dan pantas pada dasarnya bertujuan menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, serta mencerminkan wibawa lembaga pendidikan di mata peserta didik dan masyarakat.

Dalam praktiknya, pembinaan etika dan disiplin guru selama ini menjadi kewenangan institusi pendidikan. Dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala satuan pendidikan memiliki peran langsung dalam memastikan standar tersebut diterapkan. Mekanisme pembinaan ini telah diatur melalui regulasi dan pedoman yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Oleh karena itu, ketika muncul wacana pelibatan institusi di luar sektor pendidikan, diperlukan kejelasan mengenai tujuan dan batas perannya. TNI dan Polri merupakan institusi negara yang memiliki tugas utama di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam beberapa program pemerintah, keterlibatan keduanya sering dilakukan dalam kerangka kerja sama lintas sektor, terutama untuk kegiatan yang bersifat pendukung.

Dalam konteks pendidikan, kerja sama lintas sektor tersebut perlu ditempatkan secara tepat. Pendidikan memiliki pendekatan pembinaan yang mengedepankan keteladanan, komunikasi, dan proses edukatif. Pembinaan etika guru umumnya dilakukan melalui mekanisme internal yang memahami dinamika sekolah dan karakter profesi pendidik.

Perhatian terhadap etika berpakaian guru juga tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai agenda penting, seperti peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan hak-hak pendidik. Pembinaan disiplin, termasuk soal penampilan, idealnya menjadi bagian dari upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan pembinaan yang bersifat persuasif dan berjenjang selama ini dinilai lebih sesuai dengan dunia pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional dibina melalui aturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi yang berkesinambungan. Dalam kerangka ini, peran institusi pendidikan tetap menjadi kunci utama.

Sinergi antarlembaga tetap diperlukan, sepanjang dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Keterlibatan pihak di luar sektor pendidikan sebaiknya bersifat mendukung, bukan menggantikan peran pembinaan yang telah berjalan. Kejelasan koordinasi menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Ke depan, pembinaan etika profesi guru perlu terus diperkuat melalui mekanisme yang sudah ada. Penegasan regulasi, penguatan fungsi pengawasan, serta pembinaan berkelanjutan di tingkat sekolah menjadi langkah yang relevan. Pada saat yang sama, perhatian terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan guru juga perlu berjalan seiring.

Dengan pendekatan yang tepat dan proporsional, pembinaan kedisiplinan guru, termasuk dalam aspek berpakaian, dapat dilakukan tanpa menimbulkan polemik yang tidak perlu. Pendidikan membutuhkan kebijakan yang selaras dengan karakter dunia belajar, sehingga tujuan membangun profesionalisme pendidik dapat tercapai secara berkelanjutan.